TOPIKINI.COM – Puluhan pengemudi GoJek, Sabtu siang (23/09/2017) mengadu ke wakil walikota Padang Emzalmi. Dengan didampingi pengurus organisasi Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Barat, pengemudi ojek online itu, berharap ada solusi dari wakil walikota, pasca kantor GoJek ditutup Pemerintah Kota Padang.
“Akibat kantor kami ditutup, kami seperti anak kehilangan induk, setiap ada persoalan terkait aplikasi GoJek, kami tidak tahu kemana harus melapor, karna kantor itu sebagai tempat pengaduan jika terjadi ada persoalan dalam operasional GoJek,” kata Ulman, ketua pengemudi GoJek Padang.
Menurut Ulman, sejak kantor mereka ditutup pemko Padang, mereka sebagain masih beroperasi meski tanpa atribut GoJek.
“Dijalan kami merasa was-was, takut diintimidasi oleh pihak lain, makanya kami mengadu kepada wawako supaya ada solusi yang baik buat kami,” tambahnya.
Wakil walikota Padang Emzalmi tidak memberikan solusi yang kongrit terhadap persoalan pengemudi GoJek ini. Hanya, Emzalmi menyarankan kepada pengemudi GoJek untuk mengadukan persoalan ini kepada anggota dewan.
“Sebenarnya dalam waktu dekat ini DPRD kota Padang bakal memanggil kepala dinas perhubungan kota Padang terkait penutupan kantor GoJek, saya sarankan adik-adik mengadukan persoalan ini kepada dewan untuk memberikan masukan kepada wakil rakyat itu,” kata Emzalmi.
Sementara itu, wakil ketua KNPI Sumbar, Dicky Sambara mengatakan sudah menyusun draf surat kepada DPRD Sumbar untuk ikut mendorong dan mendampingi anak muda pengusaha milenium itu ke anggota dewan.
“Kami sudah siapkan draf surat permohonannya untuk bisa hearing (dengar pendapat) kepada anggota DPRD Padang tentang persoalan ini, dan kita akan ikut membantu memperjuangkan nasib rekan-rekan kita ini agar mereka bisa beraktifitas kembali seperti biasa,” ucap Dicky kepada topikini.com Sabtu malam (23-09-2017).
Dicky menambahkan, pemerintah kota tidak seharusnya gegabah menutup GoJek karna menurutnya pemerintah pusat saja tidak melakukan itu.
“Kalau memang GoJek itu dilarang, tentu pemerintah pusat lebih dulu melarangnya, ini nggak ada, kenapa pemko melakukannya, seharusnya ada kajian dulu, toh GoJek ikut memajukan pengusaha-pengusaha kecil kuliner yang omsetnya meningkat semenjak ada GoFood dari GoJek,” tambahnya.
Ketua IPPMI Muhammad Rafik juga mengeluarkan pernyataan senada dengan Dicky. Menurutnya, pemerintah kota Padang semestinya menyokong dan mendorong usaha-usaha pemuda semacam ini, karna dari sisi ekonomi masyarakat sangat membantu.
“Betapa tidak, dari GoJek ini para pemuda yang selama ini menganggur, kini sudah bisa berpenghasilan Rp 150 ribu sehari, bisa menghidupi keluarga mereka bahkan bisa kuliah, apalagi pengusaha kuliner, kini baru mulai merasakan usaha mereka berkembang sejak ada GoJek, tapi sekarang kantor mereka ditutup oleh pemko tanpa memberikan solusi yang baik,” ucap Rafik.
Tanggal 20 Sptember 2017 lalu, kantor operasional GoJek ditutup oleh dinas perhubungan kota Padang, karna didesak oleh pengemudi angkota yang mengaku omest mereka anjlok sejak ada Gojek. Namun penutupan tersebut, disayangkan oleh sebagian besar masyarakat padang yang sudah diamanjakan oleh aplikasi GoJek ini.(art)