TOPIKINI.COM – Jadwal pendaftaran pasangan capres / cawapres untuk Pilpres 2019 tinggal 10 hari lagi, tepatnya tanggal 4 – 10 Agustus 2018. Tapi yang tampak solid berkoalisi baru 6 partai politik (parpol), yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem dan Hanura dengan mengusung petahana Jokowi sebagai capres.
Sementara Gerindra, PKS, PAN dan Partai Demokrat masih berputar-putar untuk memantapkan koalisi. Masih meraba-raba siapa yang akan diusung. Padahal yang akan dihadapi itu pilpres, bukan pilkada.
Senin (23/7) malam 6 orang ketua umum parpol yang disebutkan di atas, yakni PDIP (Megawati), Golkar (Airlangga Hartato), PKB (Muhaimin Iskandar), PPP (Romahurmuzy), NasDem (Surya Paloh) dan Hanura (Oesman Sapta Odang/OSO) bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor.
Sementara di lain tempat Ketua Umum Gerindra Prabowo dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais beritanya bertemu dengan PA 212 di Hotel Sultan Jakarta.
Sepertinya partai koalisi pengusung Jokowi sudah siap dengan cawapres yang akan mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Solo itu, dan pada saatnya tentu tinggal diumumkan / dideklarasikan dan langsung didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pada koalisi ini nampak semburat optimisme dan kekompakan untuk mengusung Jokowi, dan siapa pun yang mendampinginya sebagai cawapres. Sepertinya mereka ini sudah siap menghadapi Pilpres 2019. Tapi siapa tahu kalau Mahkamah Konstitusi (MK) memutus lain tentang ambang batas pencalonan. Ya, namanya juga politik.
Di lain pihak, kaum oposisi masih melakukan penjajakan koalisi, dimana Gerindra intens bertemu dengan Partai Demokrat, maupun PKS dan PAN. Apalagi setelah PKB menyatakan ikut mendukung Jokowi maka opsi poros ketiga pun sirna. Koalisi terakhir ini sepertinya capresnya tetap Prabowo sesuai dengan sikap Gerindra, tapi dalam menentukan cawapres mengalami kesulitan.
Sebab PKS, PAN dan Partai Demokrat berebut untuk cawapres. Bagi PKS sudah keluar ultimatum bahwa cawapres bagi mereka adalah harga mati. Sementara Partai Demokrat, menyorongkan pula AHY. Kemudian PAN, Zulkifli Hasan. Jadi kemari susah.
Sementara itu, kelihatannya Jokowi sengaja melomba untuk tidak mengumumkan segera siapa yang menjadi cawapresnya, sampai saatnya tiba. Teknik kuncian yang dilakukan Jokowi ditenggarai membuat kaum oposisi semakin galau.
Sampai-sampai ada desakan / tantangan dari Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon agar Jokowi sebagai petahana segera mengumumkan siapa cawapresnya. “Kok urusan orang lain yang diurus,” sergah netizen menanggapi ucapan Fadli Zon itu.
Prabowo sepertinya belum klik dengan cawapres yang diajukan oleh PKS —-awalnya ada 9 nama, kemudian mengerucut ke satu nama, yakni Ahmad Heryawan (mantan Gubernur Jawa Barat).
Makanya kemudian Prabowo mencoba berkomukasi dengan Partai Demokrat. Sekiranya Prabowo memilih AHY sebagai cawapres dari Partai Demokrat, tentunya PKS akan menghitung ulang koalisi dengan Gerindra, atau memilih pasrah tapi tak rela.
Sementara itu PAN yang semula gembar-gembor mengusung Amien Rais dan Zulkifli Hasan sebagai capres, sepertinya tidak bisa berbuat banyak. Terlihat lebih bersikap pasif. Langkah koalisinya masih abu-abu.
Sekarang terlibat wara wiri sebagai oposisi, tapi sewaktu-waktu bisa saja berubah mengusung Jokowi, mengingat saat ini sebenarnya PAN itu termasuk partai pendukung pemerintah dengan menempatkan kadernya Asman Abnur sebagai Menteri PAN-RB. Apalagi kalau hanya sekedar pelengkap saja, tentunya akan membuat PAN berhitung, atau memilih pasrah juga sebagai follower.
Oleh partai, sebenarnya sudah biasa keputusan politik itu seringkali diambil saat sudah terdesak dengan waktu / keadaan. Pas pendaftaran sudah akan berakhir (last minute), maka di situlah keputusan baru dibuat.
Tetapi melihat kerumitan yang ada, situasi seperti di atas berpotensi membuat frustasi kaum oposisi, karena bisa jadi mengalami kebuntuan. Kemudian dilihat kekuatan politik petahana yang semakin kuat dan solid —-khususnya setelah pilkada serentak 2018 yang baru lalu.
Jangan-jangan, bisa saja Jokowi berhadapan dengan kotak kosong? Entahlah. (Penulis: Isa Kurniawan)
ISA KURNIAWAN
Koordinator Komunitas Pemerhati Sumbar (Kapas)