TOPIKINI, SULSEL – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Rabu (30/06/2021) gelar sosialisasi pendataan keluarga sasaran bangga kencana bersama mitra tahun 2021 di hotel Continent Centrepoin Makasar, Sulawesi Selatan.
Acara ini dihadiri juga Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN (Deputi Lalitbang), Prof Muhammad Rizal Martua Damanik, yang khusus datang dari Jakarta untuk menyampaikan narasi tentang kependudukan dan keluarga berencana.
“Kalau dulu BKKBN ini namanya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, yang tugasnya mengkoordinir pelaksanaan program KB yang identik dengan dua anak cukup, sehingga lebih akrab bagi masyarakat bawah tentang alat kontrasepsi. Tapi sekarang BKKBN juga memiliki program peningkatan kualitas keluarga, yang menitik beratkan kepada kesejahteraan keluarga,” kata M. Rizal Martua Damanik, dihadapan para peserta sosialisasi.
Damanik lebih lanjut menjelaskan, pertumbuhan penduduk saat ini, juga mesti diiringi dengan kesiapan pemerintah menyiapkan prasarana yang memadai bagi masyarakatnya.
“Jumlah anak yang bisa dilahirkan oleh wanita usia produktif yaitu sebelum masa menopause yaitu sebanyak 5 sampai 6 anak. Jika hal ini tidak diimbangi dengan infrastruktur tentu ini akan menjadi persoalan yang merisaukan,” tambahnya.
Ia menambahkan, semakin banyak jumlah penduduk, tentu saja pemerintah harus menyiapkan kebutuhan masyarakatnya sesuai jumlah penduduknya.
“Kalau penduduknya 60 juta tentu rumahnya juga 60 juta, kalau penduduknya 120 juta rumahnya tentu 120 juta juga, itu baru soal tempat tinggal. Sebagai manusia tentu kita juga butuh sekolah, jumlah SD, SMP dan SMA tentu juga harus disesuaikan,” lengkapnya.
Dari narasinya itu, Damanik menegaskan bahwa pendataan yang dilakukan BKKBN, menjadi acuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran agar pembangunan yang dikerjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi, juga menuturkan persoalan sama, bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk membangun kependudukan Indonesia yang lebih komprehensif.
“Pendataan penduduk yang kemaren dilakukan BKKBN itu menjadi rujukan utamanya pemerintah menentukan langkah pembangunan, sehingga masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan yang dikerjakan pemerintah. Dan kami di Komisi IX akan selalu mengawasi dan mengevaluasi kerja pemerintah, agar semua yang dilakukan tidak sia-sia,” terang Ashabul Kahfi, anggota Komisi IX DPR RI.
Usai mendapatkan pencerahan dari para narasumber, peserta sosialisasi juga bisa membawa pulang doorprize yang sudah disediakan panitia.
Acara ini selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, menghindari penularan covid-19.(Rizki)